Lompatan Mendikbud NM Dongkrak Pendidikan Unggul, Dimulai Darimana?

Oleh: Choirul Amin, Founder Media Cendekia

inspirasicendekia.com – AWAL tahun 2020, atau beberapa bulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dipimpin nakhoda baru Nadiem Makarim (NM), wajah pendidikan mulai berubah. Banyak gagasan tak lazim dari Mendikbud NM, namun belum ada yang menjadi rumusan kebijakan resmi terkait pendidikan di Indonesia.

Ya, tidak sedikit publik dan stakeholder pendidikan seperti terkaget-kaget dengan lompatan ide Menteri termuda Jokowi ini. Sebagian terkesan baru tersadar, bahwa kebijakan pendidikan selama ini memang harus dirombak total.

Dalam beberapa kesempatan, wacana arah dan disain program pendidikan era Mendikbud NM memang sudah disampaikan. Pada tataran mindset, bisa jadi sudah banyak yang bisa menerima terobosan Mendikbud. Akan tetapi, soal rumusan kebijakan dan tata kelolanya, mungkin juga tak sepenuhnya lompatan NM serta merta bisa dibumikan.

Apa saja ide perombakan Mendikbud NM soal pendidikan nantinya? Diantara lompatan ‘kebijakan’ yang sudah dipaparkan, seperti menghapus ujian nasional (UN) dan diganti assessmen guru, gagasan ‘merdeka belajar’, juga diterbitkannya SE Mendikbud terkait RPP.

Lalu, dimulai darimana kah terobosan mengubah pendidikan Indonesia agar lebih bermutu dan berdaya saing andal?

Beberapa kesempatan diskusi penulis dengan beberapa pelaku pendidikan, memang terkesan masih ada galau bercampur harap. Intinya, pembangunan sumberdaya manusia Indonesia ke depan memang harus benar-benar disiapkan, agar lebih siap dan menjadi kuat menghadapi jamannya.

Seorang pelaku pendidikan kejuruan senior, Didik Indratno, cukup kritis dengan konsep baru Mendikbud. Ia menyoroti, bahwa mutu dan output pendidikan harus dikunci dengan standarisasi penilaian.

Menurutnya, kemampuan dan penguasaan akademik tetap harus diseragamkan dengan standarisasi. Karena, dengan begitu akan terjadi pemerataan, dengan tingkat pengusaan dan kompetensi yang terukur, dan tidak asal prosesnya.

Ia menegaskan, memang tidak harus berupa ujian nasional (UN), sebagai satu-satunya ukuran kecerdasan. Namun, lanjutnya, dengan tidak menjadi penentu kelulusan, faktanya rerata hasil dan kualifikasi nilai siswa yang didapat secara nasional, menurun dari tahun ke tahun.

Selama kurun beberapa tahun, meski masih bertahap, pemerintah juga sudah mengarahkan standarisasi ini. Diantaranya, terus memperbanyak bobot materi dan soal ujian HOTS (high order thinking skills), juga menjaga validitas dan obyektivitas ujian dengan integritas pelaksanaannya.

Mengganti ujian nasional dengan assessmen guru memang juga perlu. Akan tetapi, ini membutuhkan lebih banyak kesiapan, dan tentunya profesionalitas guru. Di sini, akan menjadi masalah jika guru sendiri masih kedodoran kinerja dan kompetensinya.

Standar minimal dalam menilai output, tentunya ada tes kemampuan awal, lalu diakhiri tes akhir (post-test). Jika assessmen harus dilakukan berkali-kali, tentu saja ada proses remidi atau perbaikan hasil. Nah, di sini peran guru menjadi sangat menentukan, terutama menyiapkan dan melaksanakan assessmen.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarsono juga menegaskan, terjadi lompatan pemikiran Mendikbid NM, yang mau tak mau harus diantisipasi pihak penyelenggara pendidikan. Salah satunya, memperkuat zonasi mutu berbasis aplikasi digital, dimulai saat penerimaan siswa baru.

Dikatakan, operasional zonasi mutu dengan aplikasi ini harus direspon. Namun begitu, pemerintah masih harus melakukan intervensi membangun semua kesiapan sekolah, terutama lembaga swasta.

Berikutnya, soal gagasan ‘Merdeka Belajar’ Mendikbud Nadiem Makarim. Bisa jadi, teori filosofis pendidikan yang membebaskan digunakan sebagai dasar pemikiran ini. Sejalan juga, konsep pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subyek belajar, bukan obyek.

Bukan tidak mungkin, pembelajaran yang membebaskan keaktifan siswa ini sudah kerap diterapkan sebagian guru. Karena, dalam melakukan pembelajaran, guru pasti berpikiran, harus menggunakan pendekatan apa agar materinya bisa diterima dengan mudah.

Nah, Mendikbud NM tentunya harus mampu merumuskan ‘Merdeka Belajar’ menjadi sebuah rumusan kebijakan, yang secara teknis bisa diterapkan. Sistem, pranata, dan tata kelolanya semestinya bisa diwujudkan. Karena, pendidikan yang baik itu sejatinya melahirkan best practices, berkerangka model, dan terukur outputnya.

Sebaliknya, lompatan ide-ide Mendikbud NM ini tidak sebatas euforia pejabat baru. Ada pengalaman, pejabat atau menteri serupa, begitu antusias melontarkan ide perombakannya saat awal-awal menjabat. Namun, belakangan akhirnya memunculkan pertentangan.

Jangan sampai, lompatan akrobatik ide Mendikbud, sebatas konsumsi media, melayani pancingan pertanyaan awak media. (*)

Berita Terkait