Tambahan BOS Kabupaten, Jaminan Pelayanan Pendidikan Lebih Bermutu?

Pertangahan 2019 lalu, perhatian lebih diberikan pemerintah Kabupaten Malang terhadap pendidikan dasar. Pemkab mengeluar kebijakan memberi bantuan operasional sekolah Kabupaten Malang (BOSKAB) senilai sekitar Rp 55 miliar.

Realisasinya, tambahan bantuan operasional sekolah ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan pendidikan di Kabupaten Malang. Total bantuan sejumlah Rp 55 miliar ini, hanya cukup untuk dibagi membiayai kebutuhan selama empat bulan (September-Desember 2019) saja.

Tercatat, pada 2020 ini terjadi kenaikan anggaran APBD Kabupaten Malang untuk pendidikan sebesar Rp 385,5 miliar lebih. Dibanding 2019 lalu, khusus pagu bantuan Hibah BOS Kabupaten Malang dinaikkan signifikan menjadi Rp 124 miliar lebih.

“Sesuai pagu APBD 2020, BOS Kabupaten Malang dialokasikan untuk 4 ribuan satuan pendidikan yang mencakup lembaga PAUD, SD, MI, SMP & MTs,” demikian dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan, Rahmat Hardijono, Kamis (6/2/2019).

Rinciannya, BOS Kabupaten Malang diperuntukkan lembaga sekolah SD/MI dan SMP/MTs swasta sebesar lebih dari Rp 39,4 miliar. Sedangkan, BOS Kabupaten untuk lembaga SD/MI dan SMP/MTs negeri sebesar Rp 64,

Sementara, total BOS pusat sendiri yang dialokasikan untuk semua sekolah di Kabupaten Malang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 260,5 miliar. Rinciannya, sejumlah Rp 197,5 miliar lebih untuk jenjang SD/SMP negeri, sisanya Rp 62,9 miliar untuk SD/SMP swasta.

Nah, apakah semua anggaran pendidikan yang digelontorkan bagi sekolah sudah cukup menjadi jaminan kebutuhan operasional sekolah terpenuhi dan mewujudkan pendidikan bermutu? Seperti apa sebenarnya pembiayaan kebutuhan pendidikan, yang sudah dipenuhi di semua sekolah?

Kalangan pendidikan memang selalu dicekoki jargon pendidikan dasar gratis, sementara pada saat yang masih nyatanya masih kerap dihadapkan pada masalah ketercukupan dukungan biaya operasional yang ada.

Sebuah SDN di wilayah pinggiran kecamatan Kepanjen misalnya, harus bersusah payah memberikan pelayanan pendidikan sesuai standar nasional (SNP). Alih-alih tercukupi semua kebutuhan operasionalnya dengan dana BOS, sekolah ini seakan sulit bergerak memberi pengalaman belajar seluas-luasnya pada peserta didiknya.

Ya, SDN ini memang tergolong sekolah kecil dengan jumlah total tak lebih dari 104 siswa. Sementara, terdapat 6 (enam) guru berstatus non-ASN, dua diantaranya harus bertugas menjadi Guru Kelas, di kelas 3 dan 4.

Keikutsertaan siswanya dalam berbagai ajang lomba yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memang tak ketinggalan. Namun, untuk bisa lebih menunjukkan bakat dan keterampilan kreatif mereka kesempatannya sangat sedikit, setahun paling hanya dua kali. Itupun digelar seadanya, hanya menampilkan satu bakat seni saja.

Bagi SDN ini, menggelar gebyar atau festival bakat dan keterampilan anak, seperti sesuatu yang mustahil. Pun, menggali dan mewadahi bakat dan potensi anak, sulit dilakukan. Sebabnya, kurangnya sumberdaya dan dukungan pembiayaan untuk melatih setiap bakat dan minat yang dimiliki anak.

Terlebih, memberi pengalaman kegiatan yang lebih (re)kreatif, seperti outing class, outbound, pameran karya, unjuk bakat, bahkan studi wisata, lebih berat lagi untuk diberikan pada siswa.

Sementara, membangun manusia Indonesia itu tak sederhana. Kini, pendidikan tak hanya dituntut mencerdaskan alam pikir, namun harus mampu menyiapkan generasi mendatang dengan kemampuan lebih utuh: pintar, namun juga berkapasitas dengan karakter kuat dan pekerti baik.

Belum lagi, ideal ‘Merdeka Belajar’ seperti harapan yang dicetuskan Mendikbud Nadiem Makarim, tentuya bakal memberi ruang pada anak didik bisa lebih berkembang sesuai bakat, minat dan potensinya.

Jadi, apapun intervensi bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, dan berapapun besarannya, maka harus bisa mewujud bagi terbangunnya pribadi anak yang tak sebatas suka belajar, namun juga punya motivasi kuat berprestasi dan tak gagap hal-hal baru, sesuai bakat dan potensinya masing-masing.

Agar layanan pendidikan lebih terjamin mutu dannl outputnya, bisa jadi dukungan partisipasi masyarakat juga masih sangat dibutuhkan. Terutama, di sekolah-sekolah kecil dan wilayah pinggiran. [*]

Berita Terkait