Foto: ilustrasi vaksinasi pelajar.
JAWA TIMUR – Langkah antisipatif harus disiapkan menyusul dimungkinkannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah di Jawa Timur mendatang. Yakni, dengan penerapan prokes ketat dan percepatan vaksinasi COVID-19 prioritas bagi pelajar.
Hal ini mengemuka kesempatan rakor daring terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), yang diikuti jajaran pemerintahan pusat dan daerah, Kamis (26/8/2021).
Rakor daring ini dipimpin langsug Menko Marves, Luhut Binsar Panjahitan, juga diiikuti Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia.
Dalam rakor ini, disebutkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembukaan kembali sekolah selama PPKM untuk daerah yang berada pada level 3, 2 dan 1 sebagaimana diatur dalam Inmendagri 35 tahun 2021. Dan, hal ini perlu diimbangi dengan antisipasi yang cermat terhadap resiko terjadinya penyebaran COVID-19, khususnya di kalangan siswa dan lingkungan sekolah.
Dalam paparannya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, menjelaskan dampak yang telah dirasakan sektor pendidikan akibat terlalu lamanya pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Menurut Nadiem, telah terjadi ancaman penurunan capaian belajar diakibatkan learning loss atau kehilangan semangat dan kemauan belajar siswa.
Menurut Mendikbud, fakta itulah yang memerlukan segera dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya untuk daerah yang berada pada level 3, 2 dan 1, dengan tetap disertai protokol kesehatan ketat.
Sementara, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, perkembangan pandemi di Tanah Air, juga bisa terjadi pada anak usia sekolah. Ditegaskan, COVID-19 juga berpeluang menyebarluas ke orang tua dan keluarga lain yang dalam kondisi rentan.
Menkes Gunadi meminta disiplin protokol kesehatan benar-benar dijalankan selama berlangsungnya pembelajaran tatap muka terbatas, sejak dari berangkat ke sekolah sampai pulang kembali ke rumah.
Jatim Butuhkan 3,2 Juta Dosis Vaksin Pelajar
Dalam kesempatan rakor ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan, agar Bupati/Walikota memprioritaskan pemberian vaksin kepada siswa khususnya SMA/SMK/Aliyah.
Pentingnya vaksin ini sebagai kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai secara terbatas bertahap. Sehingga, akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi guru, siswa dan keluarganya serta masyarakat.
“Kami laporkan kepada Bapak Menko Marves bahwa untuk mencapai 100 persen vaksinasi bagi guru dan siswa SMA dan SMK, Jawa Timur masih membutuhkan 1,1 juta lebih dosis vaksin COVID-19. Jika dihitung mulai usia 12 tahun, maka dibutuhkan hingga 3,2 juta dosis vaksin,” jelas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur Khofifah juga memaparkan, pelaksanaan vaksinasi di Jawa Timur untuk guru sudah mencapai 88,48% untuk dosis pertama dan 77,74% untuk dosis kedua. Sedangkan untuk siswa SMA/SMK dan SLB sesuai kewenangan provinsi baru mencapai 7,79% dosis pertama dan 1,31% untuk dosis kedua.
“Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat agar Kementerian Kesehatan dapat segera memenuhi kebutuhan tersebut, selain kebutuhan untuk masyarakat umum yang juga masih cukup tinggi,” tegas Gubernur Khofifah.
Gubernur yang pernah menjabat Menteri Sosial ini juga memaparkan, berbagai upaya yang telah dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terkait percepatan vaksinasi untuk pelajar. Dikatakan, pada 4 Agustus 2021 lalu, telah dilakukan vaksinasi serentak untuk pelajar SMA dan SMK se Jatim sebanyak 38 ribu dosis, dan tersebar di 38 Kabupaten/Kota.
“Dan, akan kami lanjutkan pemberian vaksin secara serentak sebanyak 57 ribu dosis pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021 ini,” lanjut Khofifah.
Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021, sebanyak 20 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sudah dimungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan disertai protokol kesehatan ketat.
Yakni, dua daerah di Jawa Timur di level 2, di Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Sementara, yang sudah masuk level 3 sejumlah 18 kabupaten/kota. Yakni, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Pasuruan, Pacitan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, Jember, Bojonegoro, Situbondo, Bondowoso, Nganjuk, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto.
Sedangkan, di daerah yang berada pada level 4, pembelajaran tetap dilaksanakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Di Jawa Timur sendiri, masih didapati 18 kabupaten/kota yang berada di level 4. [pre/min]
