inspirasicendekia.com, MALANG – Harapan dan semangat baru diusung pengurus Yayasan Pengembangan Lembaga Pendidikan (YPLP) Dasar dan Menengah di bawah PGRI Kabupaten Malang. Ini bersamaan dengan pengukuhan pengurus baru YPLP-PGRI Kabupaten Malang masa bakti 2020-2025, Jumat (22/1/2021) siang.
Pelantikan pengurus YPLP-PGRI ini dilangsungkan cukup khidmat di aula Gedung PGRI Kabupaten Malang, diawali pengucapan pakta integritas yang dipimpin Ketua YPLP Jawa Timur Sumarto Pakta integritas ini lalu ditandatangani 9 (sembilan) pengurus baru yang dilantik.
Usai pengucapan pakta integritas dilakukan, dilanjutkan penyerahan SK Pengurus secara langsung oleh Ketua PGRI Jawa Timur, Teguh Sumarno. Didik Indratno MM ditetapkan menjadi ketua YPLP Dasar Menengah PGRI Kabupaten Malang untuk satu periode masa bakti mendatang ini.
Dalam sambutannya, Ketua PGRI Kabupaten Malang Dwi Sucipto MH MSi lebih banyak menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi kepengurusan YPLP Dasmen sebelumnya di bawah kepemimpinan Pudianto.
Dengan gaya khasnya melalui guyonan segar seperlunya, Dwi Sucipto menegaskan, dedikasi pengurus mengelola keberlangsungan penyelenggaraan sekolah PGRI yang tidak mudah. Hingga, kemunculan sejumlah prestasi yang bisa dimunculkan beberapa sekolah.
Tercatat, sejumlah 173 lembaga sekolah di bawah PGRI yang harus menjadi perhatian kepunguran YPLP Dasmen masa bakti ini.
“Sekolah-sekolah PGRI pernah besar, namun juga mengalami penurunan (mutu). Harapannya, bisa diwujudkan setidaknya satu sekolah PGRI unggulan di tiap jenjang, dan bisa menjadi model rujukan bagi sekolah lainnya,” kata ketua YPLP-PGRI Kabupaten Malang, Didik Indratno, sesaat usai dilantik.
Ditegaskan Didik, dengan model dan inovasi pengelolaan terbaru dan berbeda, bukan berarti sekolah-sekolah PGRI tidak bisa berkembang lebih bermutu lagi, meski menghadapi berbagai keterbatasan yang ada.
“Tentu ini memang butuh kerja keras dan cerdas, serta dukungan banyak pihak terutama jajaran PGRI di tiap kecamatan,” kata Didik Indratno.
Termasuk, lanjut Didik, dari lintas sektor yang memungkinkan kebijakan agar sekolah swasta tidak semakin terpinggirkan, karena sangat kecil jumlah rombel dan peserta didiknya. [min]