Berdedikasi, Nasib Honorer Masih Jadi Tanggungjawab Pemerintah

Foto: Triwi Bagyo, penjaga SMPN satu atap, bersama Wabup Malang, Didik Gatot S, dan Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto.

MALANG – Haru tak bisa ditahan Triwi Bagyo, guru yang dipanggil namanya dan diperkenalkan sebagai guru berprestasi, di panggung Gebyar Hari Guru Nasional, HUT PGRI ke-76 dan Hari Aksara Internasional digelar bersamaan di Pendopo Bupati Malang, Sabtu (27/11/2021).

Tak sempat berkata-kata, ia hanya menutupi wajahnya dan menunduk karena menangis, ketika mendapatkan ucapan selamat dari Wabup Malang, Didik Gatot Subroto, yang didampingi Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto.

Triwi Bagyo, hanya lah seorang pegawai tidak tetap (PTT) yang sehari-hari bekerja di SMPN 3 Satu Atap, yang berlokasi di Desa Ngadas Poncokusumo. Namun, ia dinilai sebagai tenaga kependidikan berdedikasi. Setidaknya, sudah 12 tahun lebih empat bulan pak Triwi mengabdikan diri di sekolah pinggiran ini.

Selama berkhidmat di pendidikan, pria kalem ini lebih banyak menggantungkan penghidupan kesehariannya dari sekolah yang ia jaga. Penghasilan yang diterima sebagai penjaga pembantu sekolah pun masih jauh dari kesejahteraan selayaknya.

Ada harapan apresiasi dan berkah lebih dari pemerintah bagi tenaga honorer yang sudah berdedikasi lama di pendidikan seperti Triwi Bagyo dan lainnya.

Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto MH mengakui, masih punya tanggungjawab memperjuangkan kesejahteraan lebih layak bagi tenaga honorer PTT.

Ia menegaskan, yang bisa diperjuangkan setidaknya kepastian kesejahteraan yang bisa diterima dari APBD menyusul pengakuan honorer dalam Perbup Malang Nomor 7/2021 tentang GTT/PTT.

Dwi menegaskan, Perbup ini mengamanatkan dikeluarkannya surat keputusan (SK) pejabat daerah bagi semua GTT/PTT. SK pejabat ini yang selanjutnya juga bisa memenuhi persyaratan yang nantinya dibutuhkan untuk semua program pemerintah untuk guru dan tenaga kependidikan

Terkait GTT/PTT, Wabup Malang Didik Gatot Subroto menegaskan, ada dua hal menjadi perhatian khusus pemkab Malang. Yakni, mengupayakan kesempatan diangkat menjadi pegawai dan digaji pemerintah, memberi reward khusus dan insentif.

“Sebaran sekolah kita banyak, dan tidak sebanding dengan kekurangan guru ASN. Tanggung jawab kami meminta pemerintah agar lebih banyak kuota rekrutmen CPNS atau pun PPPK,” jelas Wabup Malang, Sabtu (27/11) siang.

Tanggung jawab lainnya, lanjut Wabup, pemkab memberikan reward bagi guru berprestasi melalui beasiswa program kuliah pascasarjana.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wabup Malang Didik Gatot juga pernah berjanji, bahwa ke depan realisasi penggajian honorer GTT/PTT akan lebih dikonkretkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2021-2024.

Wabup Malang juga menegaskan, prioritas pendidikan dan perhatian GTT/PTT ini menjadi komitmen kemenangan Sanusi-Didik Gatot Subroto yang memang harus diwujudkan.

Selain tenaga kependidikan (PTT), harapan apresiasi bagi guru saat ini juga menguat pada kesempatan rekrutmen PPPK, agar lebih memprioritaskan kemudahan bagi Guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi dan memasuki usia kritis.

Karuan saja, dalam rekrutmen PPPK tahap 2 yang rencananya dilaksakan Desember 2021 mendatang, guru honorer masih harus bersaing dengan semua guru swasta dan guru yang sudah mengantongi pendidikan profesi guru (PPG). [Khoirul Amien]

Sebarkan berita:

About Choirul Amin

Founder PT. Cendekia Creatindo

View all posts by Choirul Amin →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *