“Banyak hal yang disampaikan para kepala SMA/SMK negeri dan swasta ini, seperti kesiapan menghadapi pembelajaran tatap muka nantinya. Ini juga menyangkut dukungan pembiayaan operasional di semua sekolah,” ungkap Hikmah Bafaqih, melalui voice notes telepon selulernya, Selasa (25/5) siang.
Dikatakan, selama ini SMA/SMK mendapatkan alokasi dana Bantuan Pembiayaan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jawa Timur. Penggunaan dana BPOPP ini diatur sesuai ketentuan yang sama untuk semua sekolah penerima.
Akan tetapi, lanjut Hikmah, pihak sekolah berharap adanya keleluasaan dalam pemanfaatan dana bantuan ini, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga yang tidak sama.
“Soal pemanfaatn BPOPP ini pihak sekolah menginginkan bisa lebih luwes, karena kebutuhan tiap sekolah berbeda-beda,” kata Hikmah Bafaqih.
Disampaikan juga harapan tidak ada pembedaan perlakuan pemprov Jawa Timur kepada semua SMA/SMK, baik itu negeri maupun swasta. Terlebih juga pada sekolah swasta dengan jumlah siswa sangat sedikit.
Bagaimana dengan kesiapan SMA/SMK melaksnakan tatap muka? Anggota dewan dari PKB ini menegaskan, pemprov Jatim masih berkewajiban menyelesaikan vaksinasi Covid-19 sekitar 43 persen guru jenjang SMA/SMK.
Berdasarkan informasi pihak Dinas Kesehatan Jawa Timur, vaksin Covid-19 sudah siap lagi sejak dua pekan lalu. Yakni, ada kiriman sekitar 1,5 juta dosis vaksin ke seluruh kabupaten/kota di Jatim. Vaksin ini diprioritaskan untuk lansia dan guru, terutama guru SMA/SMK sederajat yang akan melakukan tatap muka.
Ditegaskan Hikmah, komisi E DPRD Jatim meminta vaksinasi kedua dilakukan sepekan ini. Ia juga mengingatkan guru yang tidak mau divaksin, karena sesuai arahan Gubernur Jawa Timur juga, bahwa guru yang tidak mau divaksin tidak dijinkan masuk dan mengampu pelajaran dengan tatap muka.
Dalam forum kunker Komisi E DPRD Jatim ini, juga dihadiri Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramliyanto, didampingi kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dindik Jatim. [min]
