inspirasicendekia.com – Semangat Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan warga Indonesia melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sepertinya tidak semuanya mulus. Penjaminan dana kapitasi bagi fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pertama belum berbanding lurus dengan kemanfaatan pelayanan primer yang diterima peserta BPJS Kesehatan.
Banyak kasus, baik yang mengemuka di media atau sekadar rasan-rasan pengalaman pribadi, menunjukkan betapa pelayanan oleh Faskes terhadap pasien peserta BPJS dirasakan kurang memuaskan. Bahkan, terhadap peserta dari keluarga kurang mampu, tenaga kesehatan tidak jarang menunjukkan sikap yang tidak semestinya dalam memberikan pelayanan dan treatmen. Buruknya pelayanan peserta BPJS kurang mampu ini banyak dikeluhkan di Faskes dan Rumah Sakit Pemerintah. Lalu, apa penyebabnya?
Ada pandangan, kehadiran program BPJS Kesehatan berkonsekuensi bisa membuat dokter tidak leluasa mencari rente dari pabrik farmasi. Apalagi, belakangan terkuak miliaran rupiah uang dari pabrik farmasi mengalir ke dokter dari hasil kong kalikong penggunaan obat pada pasien. Sistem kapitasi untuk faskes juga dianggap terlalu kecil, sementara dokter tak bisa main dengan perusahaan farmasi. Tengok saja, indikasi sikap dokter yang merasa dirugikan sudah jelas disampaikan lewat surat resmi maupun demo-demo yang dilakukan para dokter yang memprotes kebijakan BPJS
Sistem kapitasi ternyata tak dipahami sebagian dokter praktik. Dalam kesempatan pertemuan dokter alumni UB belum lama ini, disinggung bahwa tarif dokter terlalu murah. Dana kapitasi di Faskes hanya Rp 10-12 ribu, yang diterima setiap bulan sesuai jumlah kepesertaan. Sementara di otak dokter selama ini, semakin banyak pasien semakin kaya. Padahal, jika dokter memberi promosi kesehatan dan pesertanya sehat ya tidak perlu memeriksa dan mengeluarkan obat. Ini artinya dokter harus mengubah metode, promosi kesehatan lebih penting daripada mengobati.
Sebagian Rumah Sakit, terutama yang swasta, mungkin saja berpandangan ironis, bahwa pengelolaan dana kapitasi BPJS Kesehatan bisa menjadi lahan bisnis untuk mencari keuntungan. Tidak sedikit RS, justru mengaku untung setelah ada program BPJS.
Di Malang, Jawa Timur misalnya, ada RST Soepraoen dan RS Wava Husada Kepanjen. Dalam sebuah kesempatan, pihak manajemen kedua RS Swasta ini mengaku diuntungkan dari adanya dana kapitasi program BPJS, yakni bisa membangun fasilitas lain seperti mesin HD, ruang operasi, dan lainnya.
Pembayaran klaim dari RS disesuaikan dengan jenis penyakit. Penyakit A harus mendapat penanganan apa saja, biaya totalnya itu sudah dihitung oleh pakar kesehatan dan dokter. Jadi kalau, RS memberi obat paten, dan pasien sembuh, ya RS mendapat untung besar. Sebaliknya, kalau diobati asal-asalan dan dirawat lebih lama di RS, manajemen bisa tekor. Semua Faskes, akan berhitung hal ini dalam memberikan pelayanan dan treatmen kepada pasien peserta JKN.
Lebih miris lagi, berdalih klaim pembiayaan yang terlalu besar jauh melebihi kolektabilitas iuran yang disetorkan peserta, selama ini BPJS Kesehatan mengaku sempat merugi. Padahal, jelas-jelas lembaga BPJS itu sifatnya nirlaba, bukan profit oriented karena memang perwujudan layanan negara kepada warganya.
Karena itu lah, adanya program BPJS Kesehatan harus dimanfaatkan manajemen RS dengan cerdas. Dengan kepesertaan BPJS yang masif, RS kecilpun bakal dapat bagian. RS pemerintah yg jadi rujukan yang masih sok-sokan, padahal mereka juga merima dari klaim peserta BPJS, bila tak segera menata tata layanannya akan ditinggal ketika nanti RS swasta besar kerjasama dengan BPJS. (*)
Catatan: Khoirul Amin*,
*) Jurnalis Harian Malang Expres, kontributor media online www.inspirasicendekia.com
