Inspirasicendekia.com, MALANG – PPDB di Kabupaten Malang dengan jalur tes dan offline tahun ini berpotensi memunculkan masalah. Ini jika proses penetapan hasil seleksi dilakukan kurang terbuka kepada publik.
Potensi masalah ini rawan terjadi pada pemeringkatan lolos tidaknya peserta seleksi PPDB yang menggunakan model seleksi tambahan berupa tes potensi akademik (TPA). Terlebih jika proses ini dilakukan satu pintu atau hanya satu orang yang tahu, sehingga kurang terbuka diketahui pihak lain.
Di SMPN 4 Kepanjen misalnya, hasil tes dilakukan melalui proses koreksi scanning di ruang tertutup yang ada di kantor kepala sekolah setempat. Proses scanning koreksi hasil tes ini bekerja sama dengan lembaga Primagama Kepanjen.
“Koreksi hasil TPA di-scan dan langsung dihapus. Kemudian ada di tangan kepala sekolah. Jadi, tidak ada seorang pun yang tahu,” terang Heru Nurgiyanto, Waka Kurikulum SMPN 4 Kepanjen.
Lain halnya, hasil seleksi PPDB dengan TPA di SMPN 1 Turen, koreksinya dilakukan secara manual oleh tim yang terdiri dari enam orang. Dikatakan Erna Lukitawati MPd, Waka Kurikulum SMPN 1 Turen, proses koreksi dilakukan manual, dengan tim 12 orang, terdiri dari 6 orang korektor, dan 6 orang petugas entry data.
“Berkas lembar jawaban peserta yang dikoreksi hanya dikasih kode. Setiap korektor, sama-sama tidak tahu siapa yang dikoreksi. Kemudian hasilnya di floor semua tim,” tegas Erna.
Menurutnya, koreksi manual ini sudah dua tahun terakhir dilakukan SMPN 1 Turen pada PPDB. Tujuannya, salah satunya sebagai antisipasi PPDB bersih, transparan dan tidak ada siswa siluman atau titipan.
“Sebagai antisipasi, arsip nilai peserta tes juga disimpan di sekolah dalam bentuk fisik dan semua ada diberita acarakan,” imbuhnya.
Penetapan hasil tes PPDB lebih terbuka juga dilakukan di SMPN 1 Singosari. Menurut kepala SMPN 1 ini, Susilo Wardoyo, pihaknya sengaja melibatkan komite sekolah dalam tahapan dan proses PPDB.
“Komite sekolah sangat diberdayakan dalam PPDB. Saat pelaksanaan scanning hasil tes TPA, mereka ikut memantau. Semua program sekolah juga tidak ada yang lepas dari komite,” ungkap Wardoyo, Kamis (15/6). [min]
