Akhir Agustus 2018 lalu, wacana pendidikan gratis dan tuntas (TisTas) dikeluarkan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa. Ini setelah didapati keluhan masyarakat terkait besarnya biaya pendidikan jenjang SMA/SMK justru sejak diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov Jatim. Realitiskah pendidikan gratis SMA/SMK?
Dalam keterangan resmi yang dirilis sebuah media online, Kamis (30/8/2018), Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman menegaskan, program pendidikan tistas sebagamana dijanjikan Gubernur Jatim terpilih siap dilaksanakan. Dikatakan, melalui skema pemberian subsidi SPP, dibutuhkan alokasi anggaran setidaknya mencapai sekitar Rp 2 triliun untuk merealisasikan pendidikan gratis.
Berapa kebutuhan realistis pembiayaan pendidikan di SMA/SMK? Dari keterangan yang dihimpun inspirasicendekia.com, sebagian besar sekolah mengaku besaran SPP yang diberlakukan selama ini, nyata-nyata tidak mencukupi semua kebutuhan pembiayaan. Terlebih, jika nanti benar-benar harus gratis, maka harus ada alternatif subsidi pengganti dari pemerintah.
SMAN 1 Dampit Kabupaten Malang misalnya, mendapati kenyataan bahwa besaran SPP sebesar Rp 75 ribu/bulan sangat tidak cukup. Dikatakan, besaran SPP ideal yang bisa mencukupi kebutuhan di SMAN ini setidaknya Rp 150 ribu/bulan, dengan asumsi semua siswa membayar sesuai yang ditentukan.
“Pos kebutuhan dana terbesar untuk membiayai GTT yang jumlahnya terus bertambah menggantikan guru PNS pensiun. Biaya lainnya untuk transport dan operasional harian yang tidak tercover dana BOS,” terang Lukman Hakim, waka kesiswaan SMAN 1 Dampit.
Nyatanya, lanjut Lukman, pihaknya harus menerapkan tiga kategori pembiayaan SPP sesuai kondisi siswa. Dikatakan, siswa yatim/piatu dibebaskan dari SPP dan sejumlah 174 siswa kurang mampu hanya membayar SPP sebesar Rp 50-75 ribu/bulan. Sisanya, adalah siswa dari keluarga mampu yang diharuskan membayar SPP Rp 150 ribu/bulan.
Diberlakukannya ketentuan besaran SPP sesuai SE Gubernur Jatim sebenarnya jauh dari besaran nominal yang ditentukan sebelumnya oleh SMA/SMK. Sebelum SE Gubernur terbit, rata-rata SMAN menarik SPP sebesar Rp 200 ribu/bulan. Bahkan, sejumlah SMAN favorit menarik hingga Rp 325 ribu sampai Rp 350 ribu.
Agar tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan memenuhi standar yang ditetapkan, pihak sekolah akhirnya mensiasati sedemikian rupa dengam tetap menggalang partisipasi masyarakat. Di SMAN 1 Kepanjen misalnya, juga diberlakukan dana partisipasi walimurid untuk menambah kekurangan besaran SPP sesuai SE Gubernur Jatim yang sudah berlaku.
“Jika ditotal, biaya yang dikenakan pada walimurid sebesar Rp 250 ribu/bulan. Namun, di luar ketentuan SPP, sifatnya hanya sebagai sumbangan partisipasi,” terang Moch. Aris P, ketua komite sekolah SMAN 1 Kepanjen.
Menurut Aris, jika ada tambahan dana dari Pemprov untuk menambal kekurangan biaya pendidikan, maka besaran SPP hanya Rp 75 ribu/bulan mungkin masih realistis.
“SPP sesuai SE Gubernur sebesar Rp 75 ribu tidak masalah kalau kekuranganya dipenuhi provinsi. Lah ini nggak ada dana dari provinsi sepeser pun,” tegasnya.
Dua tahun terakhir, pembiayaan pendidikan SMA/SMK di Jatim, sebenarnya sudah diatur khusus dalam SE Gubernur Jatim tentang Besaran SPP di SMA/SMK Negeri . Tahun pertama diberlakukan, skema besaran SPP diberlakukan sama sebesar Rp 75 ribu/bulan. Namun, di tahun kedua, pihak SMAN/SMKN merasa keberatan dan ramai-ramai mengusulkan kenaikan SPP dengan besaran tidak sama antarsekolah.
Alasannya, besaran SPP hanya sejumlah itu tidak cukup membiayai semua kebutuhan kegiatan kesiswaan dan guru non-ASN. Banyak kegiatan pengembangan diri atau ekskul yang terpaksa ditiadakan karena kurangnya pembiayaan.
“Di SMAN 1 Kepanjen, pemenuhan sarpras dan fasilitas penunjang sudah terpenuhi. Yanh berat adalah biaya operasional rutin. Sebulan kami harus keluarkan rata-rata Rp 80 juta. Paling banyak untuk membayar GTT/PTT,” tegas Moch Aris. [min]
