Inspirasicendekia.com, MALANG – Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan tetap menjadi prioritas pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Layanan jaminan kesehatan sebagai upaya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu yang prioritas tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang HM Sanusi usai peringatan HUT ke-1258 Kabupaten Malang di Pendopo Panji Malang, Rabu (28/11/2018) menegaskan, Tahun anggaran 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana kesehatan sebesar Rp 60 miliar. Ini menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan, yakni melalui program jaminan BPJS.
Dikatakan, dana tersebut juga akan digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan. “Alhamdulillah, pada 2019 DPRD menyetujui masyarakat dijamin BPJS melalui APBD,” kata Sanusi.
Memasuki usia 1258 tahun, kata Sanusi, Kabupaten Malang memang memang masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu segera diselesaikan. Salah satunya soal pengentasan kemiskinan.
Tahun lalu, tercatat angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih 11,04 persen dari total populasi penduduk. Mendatang, tingkat kemiskinan diprediksi turun antara 10,94-10,54 persen.
Dialokasikannya dana jaminan kesehatan melalui APBD ini memang sangat membantu masyarakat Kabupaten Malang. Sebelumnya, para guru honorer menyatakan senang sekaligus berharap jaminan kesehatan BPJS bisa direalisasikan.
“Alhamdulillah atas perhatian pemerintah Kabupaten Malang kepada kami, khususnya honorer kategori 2. Salah satunya, per 2019 kami difasilitasi jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” demikian Anas Khoirur Rosyidi, humas Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Malang.
Dikatakan, ada setidaknya 7 ribu honorer guru maupun instansi lain yang sudah terdaftar dan siap diusulkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. [min]
