MALANG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Malang, Agus Widodo menyatakan, Pemkab Malang segera mewujudkan program Kampung Harmoni.
“Melalui program Kampung Harmoni ini, ketahanan masyarakat Kabupaten Malang dalam berbagai dimensi bisa dibangun. Sehingga, akan senantiasa terbentuk kehidupan sosial yang damai dengan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat yang beragam,” terang Agus Widodo, Kamis (20/11/2025).
Pihaknya juga berkomitmen, akan menjadikan Kampung Harmoni di Kabupaten Malang pilot project di tingkat provinsi hingga nasional.
“Pemkab Malang melalui Badan Kesbangpol akan mengimplementasikan kampung harmoni secara bertahap di beberapa desa. Harapannya, program tersebut dapat menjadi pilot project di tingkat provinsi Jawa Timur hingga nasional,” tandas Agus.
Untuk keberlangsungan program tersebut, Bakesbangpol harus melihat dari empat cakupan dimensi. Yakni, ketahanan ekonomi wilayah, ketahanan sosial, budaya, serta keberagaman.
Menurutnya, praktik-praktik baik masyarakat pada keempat dimensi tersebut yang nantinya menjadi tolak ukur berhasil tidaknya program Kampung Harmoni.
Disinggung adanya potensi konflik sosial, menurutnya bukan berarti sebuah wilayah yang merupakan kampung harmoni tidak sama sekali atau terbebas dari realitas konflik sosial.
“(Potensi) Konflik sosial pasti ada, baik kecil maupun besar. Namun, yang terpenting adalah bagaimana melakukan manajemen konflik agar tidak mengemuka atau berkembang menjadi persoalan yang membesar,” tandas Agus.
Dengan adanya kampung harmoni di desa-desa, terangnya, tujuan utamanya bagaimana dalam kehidupan masyarakat dan sosial di satu kampung ini mampu menekan setiap potensi masalah sosial, agar tidak menimbulkan dampak lebih luas yang justru merugikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat sendiri.
Sebelumnya, Kabupaten Malang telah mendapatkan Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHanI) 2025, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Jakarta pada 17 November 2025 lalu.
Prestasi memuaskan di tingkat nasional ini diterima Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malang, Agus Widodo, mewakili Bupati Malang. Piagam penghargaan tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si, mewakili Menteri Dalam Negeri.
Melalui penghargaan Kemendagri ini, Kabupaten Malang telah diakui atas keberhasilannya menjaga dan meningkatkan keharmonisan di tengah masyarakat, melalui program-program strategis lintas sektor yang berkelanjutan.
Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Malang dalam melaksanakan dan menerapkan Indeks Harmoni Indonesia, yang mencakup keharmonisan sosial, ekonomi, budaya, dan ketahanan nasional di daerah. (*)
