inspirasicendekia.com, MALANG – Kesejahteraan rakyat menjadi topik utama debat publik kandidat pilkada Kabupaten Malang yang dilangsungkan di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat, Jumat (30/10) malam. Tiga paslon kandidat sama-sama memaparkan visinya untuk mengangkat kesejahteraan pada debat pertama ini.
Paslon nomor 1 (SanDi), menyatakan masuknya investasi sebagai satu alternatif untuk bisa mendatangkan lapangan pekerjaan. Dengan adanya investasi ini, sekaligus diharapkan akan meningkatkan pendapatan sektor pajak pendapatan bagi Kabupaten Malang.
Tingginya angka pengangguran juga sempat disinggung paslon nomor urut 2 (LADUB). Calon bupati paslon ini, Latifah Sochib, mempertanyakan masih tingginya angka pengangguran produktif berdasarkan data BPS Jawa Timur setahun terakhir.
Dalam tanggapannya, calon bupati petahana, Sanusi menegaskan, kini angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 14 persen lebih dari total penduduk Kabupaten Malang. Ia juga menyatakan, telah mampu menurunkan satu digit persentase angka kemiskinan tiap tahunnya.
Visi peningkatan kesejahteraan ekonomi warga melalui masuknya investasi ini juga kembali dipertegas Sanusi di depan para awak media.
“Ada korelasi tentunya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan mengangkat kesejahteraan sosial. Kita tahu dari sektor pariwisata, pajak hotel dan restoran misalnya, bisa menambah PAD. Ini nanti yang nanti akan kami realisasikan,” beber Sanusi.
Sementara, visi paslon kandidat nomor 2 lebih menitikberatkan kesejahteraan ekonomi berbasis keluarga. Menurut Latifah, keluarga merupakan entitas yang harus diperkuat dan diberdayakan kondisinya.
Latifah Sochib juga menjawab pertanyaan paslon lain. Ditegaskan, titik nol peningkatan kesejahteraan harus dimulai dari dampak pandemi covid-19. Salah satunya, tetap harus merealokasi dan refocussing anggaran untuk dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
Paslon nomor 3 dari jalur perseorangan, Heri Cahyono (HC) – Gunadi Handoko, lebih pada perlunya basis data yang tepat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga. Namun begitu, menurut Sam HC, ukuran kesejahteraan bukan semata dilihat persentase kemiskinan yang ada.
“Kemiskinan harus dilihat lebih utuh. Yang belum produktif memang harus dibantu dan disantuni. Namun, harus ada pemberdayaan agar ekonominya lebih meningkat bagi yang masih produktif,” tegas Sam HC. [min]
