Sarasehan, Ruang Publik dan Rumusan Aspirasi Kebijakan Pendidikan Terbuka

inspirasicendekia.com, MALANG – Berbagai hal penting terkait komitmen pengembangan sumberdaya manusia Kabupaten Malang tersampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan, yang digelar di Pendopo Kantor Bupati Malang, Sabtu (14/3/2020). Sejumlah isu dan masalah pendidikan juga mengemuka dalam sarasehan sehari ini.

Sarasehan Kebangsaan yang digagas anggota MGMP PPKn ini memang menghadirkan panelis pemangku kepentingan Kabupaten Malang dan Jawa Timur. Selain Bupati Malang M Sanusi, juga dihadiri anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr Daniel Rohi, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto. Sementara, bertindak sebaga moderator adalah mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Malang, H Sukhan.

“Sarasehan ini menjadi ruang dialog publik, sekaligus forum silaturahim warga Kabupaten Malang dengan pemangku kebijakan wilayah. Masih banyak masalah dan kebijakan lintas sektor dan kewilayahan yang memang harus dipahamkan kepada publik,” kata Sulkhan, yang juga wakil ketua MGMP PPKn SMA, Sabtu (14/3).

Diantara kebijakan yang banyak disinggung saat dialog, terkait perhatian dan kebijakan anggaran pemerintah untuk pendidikan. Termasuk, untuk kesejahteraan dan kepedulian pada kelangsungan pendidikan dan prestasi yang disumbangkan pelajar.

“Tidak sampai di sini tentunya. Yang banyak disampaikan langsung peserta tadi maupun secara tertulis, akan jadi rumusan rekomendasi yang bisa diteruskan kepada pemangku kebijakan dan stakeholder pendidikan lainnya,” tegas Sulkhan.

Dikatakan Sulkhan, mendatang ruang dialog publik ini bahkan bisa dikembangkan secara lebih fokus dengan digelar melalui pembug pendidikan. Ia lalu mengapresiasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang yang memfasilitasi forum rembug ini nantinya.

Terpisah, Dr Daniel Rohi MEng, Sc, narasumber selaku anggota Dewan Pendidikan Jatim, menegaskan bahwa komitmen politik (pemerintah) itu memang harus tercermin dalam alokasi anggaran.

“Kepedulian (pemerintah) hari ini adalah bagaimana mampu mendistribusikan keuangan negara sampai ke rakyat dengan tepat,” katanya usai sarasehan, Sabtu (14/3).

Daniel Rohi lalu mencontohkan perlunya perhatian pemerintah lebih meningkatkan kesejahteraan bagi para GTT (guru tidak tetap).

“Ya masih harus ditingkatkan kesejahteraan para GTT, minimal setara UMK/UMR lah. Ini memang persoalan nasional, tetapi pemerintah daerah dan Jatim juga harus memikirkan. Jika GTT sudah diperhatikan lebih, tinggal bisa diminta komitmennya bagi pendidikan anak-anak,” tegas pria yang juga Anggota DPRD Jawa Timur ini.

Ia pun mengapreasi komiten pemerintah Kabupaten Malang yang juga disampaikan sebelum Bupati Malang, Sanusi. Yakni, alokasi hingga 31 persen anggaran APBD untuk pendidikan.

“Memang diakui untuk 2/3 -nya masih untuk gaji, dan alokasi pendidikan masih 1/3 saja. Nah, perlu dibackup tentunya dengan anggaran dari provinsi maupun pusat,” demikian Daniel Rohi. [min]

Berita Terkait