Inspirasicendekia.com, JAKARTA – Kepesertaan penuh karyawan, termasuk pegawai BUMN, dan keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus ditingkatkan BPJS Kesehatan. Ini mengingat, hingga Maret 2017 ini, belum seluruhnya karyawan telah didaftarkan perusahaannya sebagai penerima JKN.
Dalam rilis resmi yang dikeluarkan Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Kantor Pusat, sampai dengan 17 Maret 2017 lalu, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175 juta jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Ini berarti lebih kurang 70% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS.
Dari jumlah tersebut, hampir 25 juta peserta (beserta keluarga) merupakan pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Sedangkan, sejumlah 144 BUMN telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Namun, tercatat hanya 50 BUMN yang sudah mendaftarkan 100 persen karyawan dan keluarganya.
“Program JKN-KIS merupakan program negara yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. BUMN sebagai badan usaha milik negara juga diharapkan dapat memberi contoh kepada badan usaha lain dalam hal partisipasi kepesertaan JKN-KIS,” demikian ditegaskan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Jakarta dalam kesempatan Bincang JKN-KIS Gathering BUMN, Rabu (22/3).
Harapan BPJS Kesehatan ini ditegaskan sejalan dengan visi untuk mencapai Universal Health coverage atau Kepesertaan Semesta di tahun 2019 mendatang. Karena itu, lanjut Fachmi, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan Bincang JKN-KIS Gathering BUMN tersebut.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri BUMN RI, Rini Soemarno dan beberapa narasumber lain seperti Direktur BUMN, RS BUMN, Asuransi Kesehatan Tambahan, dsb. Kegiatan ini ini pun mendapat dukungan penuh dari Menteri BUMN sebagai wujud komitmen Badan Usaha Milik negara (BUMN) untuk mendaftarkan 100% atau seluruh pegawai dan keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Upaya ini juga dilakukan dalam rangka percepatan rekrutmen kepesertaan Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, khususnya untuk peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Menurut Fachmi, peran Badan Usaha khususnya BUMN sangat besar dalam mendukung kegotong-royongan dalam Program ini. BUMN diharapkan menjadi role model atau motor penggerak khususnya dalam keberlangsungan program JKN-KIS yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Kabinet Jokowi-JK. [*/rul]
