Rembuk Pendidikan Tentukan Prioritas Program 2020. Ini Agendanya!

0 218

Inspirasicendekia.com, JAKARTA — Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2019 dimulai hari ini, Senin (11/2/2019). Selama tiga hari, 11-13 Februari 2019, sejumlah program prioritas pendidikan 2020 diharapkan bisa dihasilkan.

“RNPK ini diharapkan dapat membangun sinergi pusat dan daerah serta masyarakat untuk mensukseskan program-program prioritas sesuai Nawa Cita,” demikian Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kemendikbud RI, Ananto Kusuma Seta, pada acara konferensi pers, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Hasil Rembuk Nasional ini, lanjutnya, kemudian akan dirumuskan dalam rancangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan tahun 2020 mendatang. Rumusan ini dihasilkan dari pembahasan isu-isu strategis dalam diskusi kelompok, yang mencakup penataan dan pengangkatan guru, Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan sistem Zonasi Pendidikan; Pemajuan Kebudayaan; serta penguatan Sistem Perbukuan dan Penguatan Literasi.

Kebijakan zonasi pendidikan menjadi salah satu agenda kebijakan yang akan didorong melalui RNPK tahun ini. Forum ini akan menghimpun berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penerapan kebijakan zonasi di masing-masing daerah.

“Kewenangan (penerapan) zonasi berada di pemerintah daerah masing-masing. Diharapkan, dengan rembuk pendidikan dan kebudayaan, pemerintah daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai zonasi,” jelas pejabat yang juga ketua steering committee RNPK tahun 2019 ini.

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemdikbud menyebutkan, Data Kemendikbud mencatatkan sudah terdapat setidaknya 211.443 sekolah yang menjalankan sistem zonasi pendidikan. Jumlah itu terdiri atas 146.860 Sekolah Dasar (SD), 38.777 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 13.510 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 12.296 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kebijakan zonasi pendidikan ini mengusung semangat pemerataan mutu pendidikan. Sehingga, narasumber sengaja dihadirkan untuk berbicara terkait Zonasi Pendidikan, diantaranya Bupati Banyumas, dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Rencananya, hadir juga narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang PMK; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Wakil Menteri Keuangan; dan Wakil Ketua KPK. [min]

Dapatkan notifikasi berita terbaru langsung dari perangkat Anda. Subscribe sekarang!

Berita Terkait

Tinggalkan pesanan

Alamat email Anda tidak akan disebarkan.